Komisi II DPR Soroti Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Utara
- 16 Jul 2026 22:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti belum optimalnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan
- Deddy mengungkapkan masyarakat perbatasan Kalimantan Utara masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok, BBM, listrik, dan layanan dasar
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan persoalan akses jalan menuju Krayan akan dibahas bersama Kementerian PU
RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian.
Deddy mengatakan pembahasan anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapannya. Politisi fraksi PDI Perjuangan itu menilai evaluasi juga harus mengukur dampak pembangunan melalui indikator kinerja dan pencapaian program.
"Kita harusnya bicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa yang lebih baik. Dari pada sekedar hanya bicara anggarannya, itu sebenarnya yang saya ingin galakkan," kata legislator itu dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Saat mengunjungi daerah pemilihannya, Deddy menemukan masyarakat perbatasan Kalimantan Utara kesulitan memperoleh sembako, bahan bakar, dan pasokan listrik. Ia menyebut harga bahan bakar bahkan mencapai Rp430 ribu per liter dengan ketersediaan yang sangat terbatas.
Menurutnya, kondisi tersebut turut menghambat distribusi hasil panen dan meningkatkan risiko anak putus sekolah. Deddy meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan melalui kolaborasi lintas kementerian.
“Ini kita bicara manusia. Saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan akses jalan menuju Krayan. Ia mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam rapat teknis pekan depan.
"Hari Selasa nanti, siang, jam 15.30, kami akan melakukan rapat dengan Kementerian PU. Saya akan menaikkan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami," kata Tito yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut.
Tito menegaskan hasil pembahasan bersama Kementerian PU akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ia berharap pembangunan akses jalan menuju kawasan perbatasan dapat masuk sebagai program prioritas pemerintah ke depannya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....