Mendagri Tito Dorong Penguatan BNPP dan Infrastruktur Perbatasan

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Perbatasan yang meninjau sejumlah wilayah strategis di kawasan perbatasan Indonesia.

Menurut Tito, BNPP yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara dengan negara tetangga, dan kedua, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat di wilayah terdepan merasakan pemerataan pembangunan.

"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan," ujar Tito.

Ia menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme. Menurutnya, masyarakat perbatasan yang sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami bagi Indonesia.

"Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi. Sehingga, tidak mudah diinfiltrasi pihak lain," katanya.

Tito juga menyoroti tantangan pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan batas laut dengan 10 negara, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat.

Ia mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panja Perbatasan dan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah. Mulai dari Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste.

Menurut Tito, hasil kunjungan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan langkah penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Seperti, sengketa wilayah di Sebatik, kebutuhan penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Papua dan Kalimantan.

"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diselesaikan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Tito mendukung penguatan kewenangan BNPP sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Ia juga menyambut baik rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di wilayah perbatasan.

Menurut dia, keberadaan Pansus akan memperkuat sinergi antarkementerian dalam membangun jalan, memperbaiki layanan pendidikan, memperkuat logistik, membangun pasar, hingga menghadirkan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan.

Tito juga mengungkapkan bahwa jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik masih belum mencukupi. Kebutuhan pembangunan PLBN dinilai masih besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang membentang hampir 800 kilometer.

Ia optimistis, melalui kolaborasi antara BNPP, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera, sekaligus memperkuat kedaulatan negara.