DPR: Kementerian UMKM Perkuat Pendampingan Pelaku Usaha di Luar Akses Pembiayaan

  • 15 Jul 2026 16:20 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha
  • pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN

RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Pedampingan dilakukan bagi yang belum tersentuh akses pembiayaan.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, ia menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan. Termasuk pelatihan peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang.

“Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian mengurus UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung. Atau dari bank-bank yang menyalurkan pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya pelatihan kerja, atau bagaimana mengatur modal,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.

Ia juga menekankan, pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM.

“Jujur saja, Presiden sekarang ini kelihatannya memang lagi serius untuk mengembangkan ekonomi Pancasila. Jadi untuk memutar ekonomi liberal menjadi ekonomi Pancasila tidak mudah,” katanya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah memperbanyak kegiatan promosi dan pameran produk UMKM di berbagai daerah. Hal ini agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pasar dan mampu meningkatkan omzet penjualan.

Sementara, Menteri UMKM Maman Abdurahman menyebut, peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah. Pemerintah mendorong untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“selama ini pembinaan kementeriannya masih banyak berfokus pada program KUR. Evaluasi terus dilakukan agar dukungan terhadap pelaku UMKM tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi menyentuh aspek pengembangan usaha,” kata Maman.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....