Nusron: Program Sertifikasi Rumah Gratis MBR Capai 8 Juta Penerima hingga 2028

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut program sertifikasi rumah gratis bagi MBR akan menjangkau delapan juta penerima hingga 2028. Ia mengatakan, program tersebut akan dimulai dengan target penerbitan satu juta sertifikat pada 2026.

"Tahun ini 1 juta, yang sudah siap seratus ribu. Tahun depan 2 juta, mungkin tahun 2028 tambah 5 juta, totalnya 8 juta," kata Menteri Nusron di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Nusron mengatakan program sertifikasi gratis menyasar tiga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan pemerintah. Kelompok penerima meliputi masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan rumah secara mandiri.

Kemudian penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanpa dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku. "Untuk sertifikasi gratis bagi masyarakat, bagi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan masyarakat penerima BSPS dapat mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan dengan membawa bukti sebagai penerima bantuan. Sementara, pekerja formal melampirkan slip gaji, sedangkan pekerja informal harus terdata maksimal desil delapan dalam DTSEN.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP mengatakan program sertifikasi gratis merupakan hasil kolaborasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat perlindungan kepemilikan rumah bagi MBR.

“Itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN, bagi rakyat kecil. Sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah, bagaimana mereka juga bisa diberikan sertifikasi secara gratis,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Maruarar mengatakan sertifikasi gratis akan dipadukan dengan program BSPS. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat.

"Jadi sertifikatnya diurus, rumahnya dibedah. Kemudian ekonomi keluarganya dimasukan dengan program KUR Perumahan," katanya.