Tekankan Pesan Presiden, Kepala Bakom: Aparat Pemerintah Adalah Pelayan Rakyat

  • 14 Jul 2026 12:10 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara dari birokrasi, TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk terus melakukan introspeksi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
  • Aparatur negara ditegaskan harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah rakyat, dengan pemahaman bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi tanggung jawab penuh.
  • Pemerintah berkomitmen pada penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, menolak memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun di hadapan hukum berdasarkan jabatan, kedudukan, pangkat, atau kekuasaan.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara terus melakukan introspeksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Menurutnya, Kepala Negara meminta birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan diminta terus membenahi diri. "Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab," kata Qodari dalam keterangan video, Senin, 13 Juli 2026.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Aparatur negara tidak boleh mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat.

"Beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas. Juga tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," ujarnya.

Qodari mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah berupaya membangun tata kelola yang bersih dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan. Penanganan berbagai perkara, disebut Qodari harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," kata Qodari.

Qodari menegaskan pemerintah mendukung penegakan hukum yang profesional dan transparan. Pemerintah juga meyakini tindakan oknum tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran keseluruhan institusi.

"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu," ujarnya.

Qodari meminta masyarakat perlu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara. Prinsip tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa menjaga kondusivitas dan persatuan nasional. Stabilitas dan kepercayaan publik menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan.

"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan. Juga menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Qodari.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....