Wakil Menteri Pertanian: Tak Boleh Ada Lagi Petani Susah

RRI.CO.ID, Denpasar – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui berbagai program strategis. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, dan peningkatan pendampingan kepada petani.

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali di Denpasar, Jumat 10 Juli 2026. Menurutnya, pembangunan sektor pertanian harus menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi petani dan peternak.

"Intinya tidak boleh ada lagi petani kita yang susah. Tidak boleh ada lagi petani kita yang hidupnya tidak baik," kata Sudaryono.

Ia menegaskan petani harus memperoleh harga yang layak atas hasil panennya. Begitu pula peternak harus mendapatkan keuntungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

"Tidak boleh ada lagi petani yang hasil panennya tidak dihargai dengan harga yang baik. Tidak boleh lagi ada peternak yang hasil ternaknya tidak menyejahterakan dirinya," ucapnya.

Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Langkah itu dilakukan menyusul anjloknya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah terus mencari solusi agar harga di tingkat peternak tetap menguntungkan. Sehingga usaha peternakan tetap berkelanjutan," ucapnya.

Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Kita tidak boleh impor lagi. Pelan-pelan impornya akan kita kurangi. Karena itu insan pertanian Bali harus ikut mengambil bagian dalam meningkatkan produksi," katanya.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai bantuan untuk petani. Bantuan itu meliputi benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, hingga peningkatan produksi.

Menurutnya, seluruh bantuan dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun organisasi petani seperti HKTI. Pemerintah juga membuka ruang bagi petani untuk melaporkan kebutuhan sarana produksi di lapangan.

"Kalau ada petani yang tidak punya alat, laporkan, nanti kita bantu alat. Tidak punya bibit, laporkan, nanti kita kasih bibit," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Bali mengenai penambahan kuota pupuk organik cair. Usulan tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan pertanian organik di Pulau Dewata.

"Kami akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait. Kebutuhan pupuk organik cair akan dipetakan agar dapat dipenuhi sesuai kebutuhan," katanya.

Sudaryono juga meluruskan berbagai informasi mengenai program cetak sawah di Papua. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan lahan pertanian produktif.

"Kita tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita di Papua berburu dan meramu terus. Rawa-rawa potensial dikembangkan menjadi sawah agar menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Ia menegaskan yang terjadi di Papua adalah pengembangan pertanian dan peningkatan produksi pangan. Pemerintah berharap program tersebut mampu membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian, lanjut Sudaryono, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi petani, penyuluh, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani dan peternak di seluruh Indonesia.