RRI.CO.ID, Jakarta - Rembuk Pemuda menyatakan siap mengawal upaya Kementerian Pertanian (Kementan) memberantas praktik mafia beras. Komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementan, Minggu, 2 Agustus 2026. Agenda tersebut membahas kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam memperkuat tata kelola pangan nasional.

Ketua Umum Rembuk Pemuda, Aidil Pananrang, menilai mafia beras telah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, praktik tersebut juga merugikan masyarakat dan mengganggu tata niaga pangan.

"Pangan adalah benteng pertahanan negara, sedangkan mafia pangan mengancam kedaulatan bangsa. Rembuk Pemuda siap mengawal langkah Kementerian Pertanian memberantas praktik tersebut," ujar Aidil dalam siaran pers tertulis, Rabu, 5 Agustus 2026.

Aidil mengatakan keberhasilan swasembada pangan harus diiringi pengawasan terhadap distribusi beras. Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh dirusak oleh kepentingan segelintir pihak.

"Swasembada pangan diraih melalui kerja keras petani dan pemerintah. Karena itu, distribusi pangan harus berjalan transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat," katanya.

Rembuk Pemuda juga menyoroti dugaan penyimpangan pada beras premium dan beras fortifikasi. Praktik tersebut dinilai merugikan konsumen sekaligus mengurangi manfaat program peningkatan gizi masyarakat.

Organisasi itu menyatakan siap melibatkan generasi muda dalam pengawasan distribusi pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi publik, literasi pangan, dan penguatan budaya pelaporan dugaan penyimpangan.

Rembuk Pemuda juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat pengawasan pangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Aidil, pemberantasan mafia beras bukan hanya persoalan penegakan hukum. Upaya tersebut juga menjadi bagian penting menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.