Pemerintah Jamin Pasokan CPO Tetap Aman untuk B50

RRI.CO.ID, Jkaarta - Pemerintah menjamin keseimbangan kebutuhan crude palm oil atau CPO untuk program B50. Kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk minyak goreng, dipastikan tetap menjadi prioritas.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI, Aditya Laksmana mengatakan, pemerintah telah mewajibkan produsen CPO mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut diterapkan sebelum memenuhi permintaan sektor lain.

Ia mengatakan, memahami kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan minyak goreng. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan tetap aman.

"Pemerintah memastikan adanya komitmen kewajiban dari para produsen CPO untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Saya sampaikan tidak perlu khawatir, pemerintah sudah menyiapkan langkah agar hal tersebut tidak terjadi," kata Adityadalam perbincangan bersama RRI Pro 3, Jumat, 10 Juli 2026.

Pemerintah, lanjut dia, akan menjaga keseimbangan kebutuhan CPO untuk ekspor, program B50, dan industri domestik. Langkah itu diharapkan menjaga stabilitas pasokan serta kebutuhan masyarakat.

Peluncuran B50 disebut sebagai babak baru kebijakan energi nasional Indonesia. Program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

Selain itu, pemanfaatan minyak sawit dalam negeri akan semakin meningkat melalui kebijakan tersebut. Selama ini, sebagian kebutuhan solar masih dipenuhi melalui impor.

Menjawab kekhawatiran mengenai mesin kendaraan, pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pabrikan. Koordinasi dilakukan bersama produsen kendaraan dari Jepang dan Eropa.

Pembahasan mencakup penyesuaian kendaraan dari penggunaan B40 menuju B50. Pemerintah optimistis proses transisi dapat berjalan dengan baik.

B50 merupakan bahan bakar berisi 50 persen biodiesel berbahan baku FAME dan 50 persen solar fosil. Kebijakan ini menghubungkan sektor energi, sawit, perdagangan, industri, dan ketahanan energi nasional.