Kemensos Dorong Daerah Percepat Sekolah Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, percepatan Sekolah Rakyat tetap harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal itu diperlukan agar pembangunan hingga penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan.

"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," kata Agus Jabo di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pertemuan membahas percepatan program Sekolah Rakyat hingga penguatan layanan sosial di daerah.

Agus Jabo menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi syarat agar proses pembangunan dapat berjalan.

"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen, kalau bisa tahun ini," ucapnya.

Ia mengatakan, Kemensos membuka ruang kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Kolaborasi diperlukan agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program," kata Agus Jabo.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam, Rasyid mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya terus dipercepat. Saat ini progres pembangunan telah memasuki tahap akhir.

"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen," kata Rasyid.

Ia menjelaskan, percepatan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang bekerja secara bergantian. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pembangunan pada 14 Juli 2026.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora menyampaikan berbagai penguatan program sosial di daerahnya. Salah satunya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rika mengatakan, Indragiri Hulu meningkatkan kapasitas operator desa serta melakukan verifikasi lapangan. Pembaruan data ditargetkan mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026.

"Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September. Kemudian 100 persen pada Desember 2026," ucapnya.

Selain pendataan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu juga menyiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Mereka akan diarahkan mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Program pemberdayaan tersebut akan disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah daerah juga memperkuat pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk Suku Talang Mamak.