RRI.CO.ID, Jakarta - Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah.

Pengamat Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama.

Jejen mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya, banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya.

"Pendidikan gratis hanya ada di sekolah negeri saat kapasitasnya masih sangat terbatas. Pilihan masyarakat akhirnya beralih ke sekolah swasta yang umumnya masih berbayar," kata Jejen Musfah dalam wawancara bersama Pro 3 RRI, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurut Jejen, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan itu dinilai harus mencakup sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu.

"Sekolah gratis tidak boleh dimaknai hanya berlaku di sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus menjamin akses bagi keluarga miskin," ujar Jejen Musfah.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Dudung Abdul Qodir, juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Dudung menyebut persoalan ekonomi dan budaya turut memengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Menurutnya, praktik pernikahan usia muda masih ditemukan di sejumlah daerah.

"Transformasi tata kelola pembiayaan pendidikan harus berbasis kebutuhan dan masalah. Ketimpangan anggaran perlu segera diperbaiki agar akses pendidikan semakin merata," kata Dudung Abdul Qodir.

Dudung menambahkan pendidikan bebas biaya harus menjadi prioritas pemerintah di seluruh jenjang wajib belajar. Langkah itu dinilai penting agar tidak ada anak kehilangan hak memperoleh pendidikan.

"Mari utamakan pendidikan sebagai bekal membangun peradaban bangsa. Semua pihak harus memastikan setiap anak dapat bersekolah tanpa hambatan biaya," ucapnya. (Agnes Claudia Ohoira).