DPR Minta Pemerintah Transparan Hitung Keekonomian Program B50

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah membuka perhitungan keekonomian program Biodiesel 50 persen (B50). Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat dan biaya kebijakan tersebut secara utuh.

Menurut Ateng, implementasi B50 perlu disertai penjelasan menyeluruh. Penjelasan itu mencakup aspek ekonomi, fiskal, dan teknis pelaksanaannya.

"Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan seluruh komponen perhitungan keekonomian B50 agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat dan biaya kebijakan ini," ujar Ateng di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia menjelaskan kebijakan B50 mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Program tersebut mewajibkan pencampuran FAME berbasis sawit ke dalam bahan bakar solar.

Pemerintah memproyeksikan kebijakan itu dapat menekan impor solar. Langkah tersebut diharapkan mampu menghemat devisa negara.

Namun, Ateng meminta pemerintah juga menjelaskan dukungan fiskal program biodiesel. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui keseluruhan skema pembiayaan yang digunakan.

"Jangan sampai masyarakat memahami B50 hanya dari sisi penghematan devisa. Tanpa mengetahui keseluruhan skema pembiayaan yang mendukung implementasinya," katanya.

Selain itu, Ateng menyoroti kesiapan distribusi nasional menjelang penerapan penuh B50. Pemerintah masih memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi stok B40.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel berkadar FAME lebih tinggi. Karena itu, pengawasan mutu dan kesiapan infrastruktur perlu terus diperkuat.

Ateng menegaskan DPR mendukung upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun, kebijakan harus disusun secara transparan dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

"Kemandirian energi harus dibangun melalui kebijakan yang efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.