Komisi V DPR Minta Kemenhub Utamakan Keselamatan pada Anggaran 2027

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menjadikan program keselamatan transportasi sebagai prioritas penyusunan anggaran tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat aspek keselamatan transportasi nasional.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan perlu memfokuskan programnya pada keselamatan. Penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.

Pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Menurut Ridwan, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan sektor transportasi nasional.

"Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis," ujarnya.

Komisi V DPR RI juga meminta Badan Pengembangan SDM Perhubungan terus meningkatkan kompetensi aparatur. Upaya tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional dan berorientasi pada keselamatan.

Selain itu, Badan Kebijakan Transportasi diminta memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis pengembangan kawasan. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda juga didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Komisi V DPR RI menilai perencanaan yang terintegrasi menjadi kunci memperkuat sistem transportasi nasional.

Kementerian Perhubungan sendiri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun pada 2027. Anggaran tersebut didominasi belanja barang nonoperasional, belanja pegawai, dan belanja barang operasional.