DPR Sinyalkan Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Mengapa Demikian ?

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengungkapkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Prediksi tersebut, dipicu meningkatnya berbagai komponen biaya operasional, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Marwan mengatakan, kenaikan sejumlah kebutuhan penyelenggaraan haji membuat pemerintah harus menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan. Karena itu, DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan mencari formulasi agar kenaikan biaya tidak terlalu membebani calon jemaah.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji. Rasanya ongkos haji akan naik," kata Marwan dalam keterangan persnya kepada RRI.co.id di kawasan Pondok Gede, Jakarta, dikutip Minggu, 5 Juli 2026.

Menurut Marwan, pemerintah perlu mengidentifikasi komponen biaya yang masih memungkinkan untuk diefisienkan. Langkah tersebut, dinilai penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menyebabkan lonjakan biaya yang signifikan.

Ia menjelaskan, biaya penerbangan memiliki ruang efisiensi yang terbatas karena sangat bergantung pada kebijakan maskapai. Sementara itu, sektor akomodasi masih dapat dievaluasi sepanjang tidak mengurangi standar pelayanan bagi jemaah.

Lalu, Komisi VIII DPR juga menyoroti, keterbatasan kapasitas di kawasan Mina yang masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi tersebut, juga dinilai akan terus menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan solusi jangka panjang.

"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area Mina tidak pernah bertambah," ucap Marwan.

Kemudian, ia menuturkan, penerapan skema Tanazul bagi sebagian jemaah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan di Mina. Ke depan, pemerintah dimintanya, menyusun pengelolaan kapasitas Tanazul secara lebih optimal agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf meminta, Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 dijadikan momentum melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, seluruh kekurangan harus dibahas secara terbuka sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan. Yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan," ujar Irfan Yusuf.

Ia menegaskan, evaluasi dilakukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Melainkan, memastikan penyelenggaraan haji berikutnya berjalan lebih baik.

Salah satu fokus utama yang masih membutuhkan perhatian ialah peningkatan layanan kesehatan bagi jemaah. Meski angka kematian jemaah haji tahun 2026 berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan musim sebelumnya, Kemenhaj menilai jumlah tersebut masih cukup tinggi.