BP Tapera: Mitra Gojek Bisa Ajukan KPR Subsidi FLPP DP 0 Persen

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan skema uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi berlaku bagi mitra ojek daring (ojol) Gojek. Namun, para ojol harus tetap memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut disampaikan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terkait Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek di Jakarta, Jumat 3 Juli 2026.

Menurut Sid Herdi, skema DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan tetap, namun belum memiliki rumah. "Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses KPR dengan DP 0 persen," ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut mitra Gojek yang memenuhi persyaratan berkesempatan memiliki rumah pertama melalui skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan fasilitas tanpa uang muka, beban awal pembelian rumah dinilai menjadi lebih ringan.

Kerja sama yang akan berlangsung hingga 2027 itu diharapkan mampu menjangkau lebih banyak mitra pengemudi Gojek di berbagai daerah. Sehingga manfaat program perumahan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sid Herdi menambahkan, dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga diperkuat melalui kebijakan di sektor jasa keuangan. Salah satunya adalah penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah.

"Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka. Sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau," kata Sid.

Sementara itu, hingga 2 Juli 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 93.339 unit rumah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp11,60 triliun. Penerima manfaat terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit atau 65,49 persen.

Kemudian, disusul kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit atau 17,02 persen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit atau 8,19 persen. Serta personel TNI/Polri sebanyak 1.394 unit atau 1,49 persen.

Menurut BP Tapera, capaian tersebut menunjukkan bahwa program FLPP semakin mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Termasuk pekerja sektor informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal.