Kementerian PPPA Dorong Transformasi Digital Pendidikan Demi Hak Belajar Anak

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan guna mewujudkan layanan belajar berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang aman dan ramah.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pemanfaatan teknologi harus sejalan dengan penguatan perlindungan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Upaya itu bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, ramah, dan melindungi setiap anak dari berbagai risiko.

“Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai manfaat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak. Transformasi digital pendidikan harus mendukung pemenuhan hak anak sekaligus menghadirkan perlindungan bagi setiap anak,” kata Arifah Fauzi saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pendidikan Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Arifah menegaskan kemajuan teknologi harus diiringi pembentukan karakter positif, penguatan literasi digital, serta perlindungan anak yang kuat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah berbagai risiko yang mengancam anak di ruang digital.

“Perlindungan anak di era digital memerlukan kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menetapkan SKB Tujuh Menteri sebagai pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di pendidikan,” ucap Arifah.

Arifah mengatakan kebijakan tersebut mengatur pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran secara bertanggung jawab. Aturan itu juga memperjelas peran pemerintah pusat dan daerah mendukung implementasi pendidikan digital yang aman.

“Kami terus mendorong penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penerapannya mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi, serta tata kelola pendidikan yang baik,” ujar Arifah menjelaskan.