Kemenhut Percepat Rehabilitasi 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim. Serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026.

Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan, Jakarta.

“Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak,” ujar Rohmat, Rabu, 1 Juli 2026.

Ia menjelaskan, dari total lahan kritis tersebut sekitar 6,6 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).

Menurut Rohmat, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Upaya rehabilitasi lahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.

Rohmat juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Niño yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 81 ribu hektar. Atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, Rohmat mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Hal tersebut guna meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan.

“Kami juga memprioritaskan rehabilitasi kawasan hulu sungai dan sempadan sungai, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Dan ini sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir dan longsor yang belakangan terjadi di sejumlah daerah,” katanya.