Pemerintah Dorong Rehabilitasi Mangrove Berbasis Ekologi guna Pulihkan Pesisir

RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem mangrove di tanah air. Salah satunya melalui pendekatan berbasis ekologi sebagai bagian dari strategi menjaga kawasan pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, mengatakan Indonesia memiliki hampir 20 persen ekosistem mangrove dunia atau sekitar 54 persen dari total mangrove di Asia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, luas hutan mangrove mengalami tekanan akibat konversi lahan dan degradasi.

Berdasarkan data Global Mangrove Alliance 2021, luas mangrove dunia telah menurun sekitar 4,3 persen. Sementara itu, Indonesia kehilangan sekitar 1,3 juta hektare mangrove atau sekitar 31 persen dari total luas mangrove nasional selama periode 1980–2025.

Adapun Peta Mangrove Nasional Tahun 2025 mencatat luas mangrove Indonesia saat ini mencapai 3,45 juta hektare. Menurut Nikolas, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memulihkan kawasan mangrove yang rusak melalui rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

"Upaya rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan ekosistem mangrove melalui berbagai pola, skema, dan sumber pendanaan. Selain mengembalikan fungsi ekosistem, rehabilitasi juga membuka peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya pada workshop "Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir melalui Pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)", di Bogor, Selasa, 30 Juni 2026.

Nikolas menegaskan bahwa meningkatnya kualitas ekosistem mangrove akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Mulai dari meningkatnya produktivitas perikanan tangkap, penguatan ketahanan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Sementara itu, Koordinator Program Pesisir dan Delta Wetlands International Indonesia, Aji Nuralam Dwisutono, menjelaskan bahwa penanaman secara konvensional masih menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam rehabilitasi mangrove. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum cukup efektif apabila tidak diiringi pemulihan kondisi ekosistem.

Menurut dia, berbagai penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan penanaman mangrove hanya berkisar 10 hingga 20 persen. Karena itu, pihaknya memperkenalkan metode Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR) yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi habitat.

"Intervensi utama dalam pendekatan ini adalah memperbaiki topografi dan hidrologi agar sesuai dengan kebutuhan alami mangrove. Sehingga, regenerasi dapat berlangsung secara alami tanpa harus selalu melalui penanaman," kata Aji.

Pendekatan EMR telah diterapkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya Yayasan Lahan Basah, Yayasan Hutan Biru, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara di sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat.

Berbagai pengalaman penerapan metode tersebut dibahas dalam workshop yang mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan guna memperkuat rehabilitasi mangrove berbasis ekologi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Wetlands International Indonesia bersama Global Green Growth Institute juga memperkuat kolaborasi melalui program Nature-based Solutions for Climate-smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM) serta inisiatif Return of the Mangroves (RTM).

Program tersebut difokuskan pada perlindungan mangrove yang masih baik sekaligus pemulihan kawasan yang terdegradasi di Delta Kayan–Sembakung, Kalimantan Utara, dan Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui pendekatan berbasis ekosistem dan solusi berbasis alam, kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan model rehabilitasi mangrove yang lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.