BNPT Mitigasi Paparan Ekstremisme terhadap 220 Anak Sepanjang 2024-2025
- 28 Jul 2026 12:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BNPT memitigasi sekitar 220 anak yang terpapar ekstremisme di 18 provinsi sepanjang akhir 2024 hingga 2025
- BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial dan kelompok daring
- Rehabilitasi dilakukan bersama Kemensos, Kemendikdasmen, dan Kementerian Agama hingga tahap reintegrasi sosial
- Pergeseran penyebaran paham radikal ke ruang digital mendorong penguatan pelaksanaan RAN PE Fase Kedua
- Sejak 2023, lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT
RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024-2025. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal. Menurutnya, internet kini dimanfaatkan kelompok teroris sebagai sarana rekrutmen, propaganda, dan pembinaan.
Sehingga anak-anak, perempuan, dan remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar. "Kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220 orang anak yang tersebar di 18 provinsi," kata Eddy usai mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau layanan rehabilitasi deradikalisasi di Sentra Handayani, Jakarta, Senin 27 Juli 2026.
Menurut Eddy, rehabilitasi dilakukan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Program tersebut bertujuan memulihkan kondisi psikologis anak, menghilangkan paparan paham radikal, serta mengembalikan mereka kepada keluarga melalui reintegrasi sosial.
Selain melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial. Pembinaan dilakukan mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bersama kementerian dan lembaga terkait.
Eddy mengatakan, perubahan pola ancaman tersebut mendorong pemerintah memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua. Program itu menitikberatkan upaya pencegahan sejak dini melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani rehabilitasi. Layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan, hingga reintegrasi sosial sebelum kembali ke masyarakat.
"Setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, rehabilitasi medis. Ada juga pemberdayaan sampai nanti ujungnya reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing," ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, selama menjalani rehabilitasi para penerima manfaat mendapat pendampingan dari BNPT dan instansi terkait. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh dukungan berupa bantuan modal usaha, perbaikan rumah, maupun program strategis pemerintah lainnya.
Menurut Gus Ipul, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi melalui kolaborasi Kemensos dan BNPT. Program tersebut ditujukan agar penerima manfaat dapat hidup mandiri, kembali diterima keluarga, serta berintegrasi kembali dengan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....