Program MBG Dinilai Jadi Penggerak Ekonomi dari Sekolah hingga Petani

RRI.CO.ID, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik. Program tersebut juga telah menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah hingga petani lokal.

Penilaian itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Pelita Harapan, Jerry Sambuaga, dalam acara Evaluasi Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. Menurutnya, manfaat program MBG dirasakan oleh banyak pihak di sepanjang rantai pasok pangan.

"Program ini memberikan manfaat yang luas. Bukan hanya bagi siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagi pedagang, penyedia jasa, distributor, kantin, hingga petani lokal memasok bahan pangan," kata Jerry dalam keterangannya, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia menilai keberlangsungan program MBG sangat penting bagi perekonomian daerah maupun nasional. Sebab, program tersebut telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai tingkatan.

Menurut Jerry, evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah tepat untuk memastikan program MBG berjalan semakin baik. Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan program andalannya tersebut memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

"Saya melihat Presiden sangat concern dan responsif untuk memastikan Program MBG berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi langkah pemerintah melakukan evaluasi dan berharap hasilnya benar-benar membantu masyarakat," ujarnya.

Jerry mengatakan setiap program berskala nasional tentu memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan merupakan bagian yang wajar untuk memperkuat tata kelola program.

Ia menegaskan hasil evaluasi nantinya perlu memperhatikan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari asosiasi, pelaku usaha, akademisi, regulator, hingga masyarakat agar kebijakan dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAMDI), Riyad mengatakan, organisasinya masih menghitung dampak kebijakan moratorium Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru terhadap para mitra dapur.

Menurutnya, GAMDI juga tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan, mulai dari tata kelola kelembagaan, sistem operasional dapur, hingga penguatan rantai pasok. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan Program MBG semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.