Menaker Dorong Kolaborasi Tingkatkan Kompetensi Pekerja

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah, dunia usaha, dan industri perlu memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan daya saing serta kompetensi pekerja. Termasuk bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mengatakan salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja. Menurutnya, pelatihan tersebut penting untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan baru agar tetap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

"Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru," kata Yassierli, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia menegaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu diiringi dengan penguatan hubungan industrial. Guna menciptakan industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial. Yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Menurut Yassierli, pada level transformatif perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja. Tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

"Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja. Menurutnya, program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah yang telah berjalan sejak 2025.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujar Rianto.

Ke depan, pihaknya berharap jumlah peserta pelatihan dapat ditingkatkan menjadi 1.130 orang. Sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.