Ketua Komisi VII: RUU Kawasan Industri Disusun untuk Lindungi Investasi

  • 29 Jun 2026 21:55 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan RUU Kawasan Industri disusun untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
  • DPR memastikan pembahasan RUU Kawasan Industri tidak bertujuan membebani pelaku usaha, melainkan memberikan perlindungan dan kepastian berusaha bagi investor.
  • Saleh mengingatkan hambatan perizinan dan birokrasi yang berlarut-larut dapat mengurangi minat investasi serta menghambat pertumbuhan industri nasional.

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri disusun untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Saleh, pembahasan RUU Kawasan Industri tidak boleh menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Sebaliknya, regulasi tersebut harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. "Dalam membuat undang-undang, jangan sampai ketika kita membahas undang-undang kawasan industri ini ada yang takut atau grogi," kata Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Baca juga: Komisi VII Minta RUU Kawasan Industri Harus Disusun untuk Mendorong Investasi

Ia mengatakan kawasan industri pada dasarnya dikembangkan oleh para pelaku usaha yang menanamkan modal dalam jumlah besar. Karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investor.

"Kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Termasuk kepada para pengusaha," ujarnya.

Baca juga: DPR Ingin Kawasan Industri Jadi Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Menurut Saleh, berbagai ketentuan yang tengah dibahas dalam RUU Kawasan Industri diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Mulai dari kepastian perizinan, pengelolaan lahan, hingga berbagai aspek tata kelola kawasan industri.

"Soal jaminan izin, jaminan tanah, dan berbagai kepastian lainnya, itu semua untuk mereka. Sehingga ada kepastian hukum yang akan mereka pegang," kata Saleh.

Ia menilai kepastian hukum menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi di Indonesia. Jangan sampai investor yang telah membawa modal besar justru menghadapi hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

Baca juga: DPR Minta RUU Kawasan Industri Atur Batas Waktu Perizinan

"Jangan sampai modal yang besar, investasi yang sudah dibawa ratusan miliar bahkan triliunan. Tiba-tiba karena ada kendala perizinan dan birokrasi yang tidak selesai, mereka malah takut," ujar Saleh.

Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan kepastian regulasi. Terutama untuk memberi perlindungan investasi sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.

Kata Kunci / Tags
Birokrasi Investasi Daya Saing Industri Daya Saing Investasi DPR RI Ease of Doing Business Ekosistem Investasi Hambatan Investasi iklim investasi Industri Nasional investasi Investasi Industri Investasi Nasional investor Jaminan Perizinan Jaminan Tanah Kawasan Industri Kemenperin Kementerian Perindustrian Kemudahan Berusaha Kepastian Berusaha Kepastian Hukum Kepastian Regulasi Ketua Komisi VII DPR RI Komisi VII DPR Komisi VII DPR RI Panja RUU Kawasan Industri pelaku usaha Pengelolaan Kawasan Industri Pengembangan Kawasan Industri Pengusaha Perizinan Investasi Perlindungan Investasi pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Industri Reformasi Birokrasi Regulasi Industri RUU Kawasan Industri Saleh Partaonan Daulay Tata Kelola Industri

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....