Komisi VIII DPR Dorong Penguatan Logistik Kebencanaan
- 28 Jun 2026 08:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kesiapan logistik menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespons secara cepat ketika bencana terjadi.
- Pemerintah harus selalu memastikan cadangan logistik tersedia sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.
RRI.CO.ID, Jakarta- Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menekankan perlunya penguatan kapasitas logistik kebencanaan. Pasalnya kesiapan logistik menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespons secara cepat ketika bencana terjadi.
Menurutnya, kebutuhan bantuan saat terjadi bencana tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu memastikan cadangan logistik tersedia sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.
“Bencana datang tanpa bisa diperkirakan yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respons pemerintah. Karena itu, ketersediaan stok bantuan menjadi sangat penting agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” katanya, dalam keteranganya, Sabtu, 27 Juni 2026.
Selain menyoroti logistik kebencanaan, ia juga mengapresiasi pengembangan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang telah dibentuk di berbagai desa. Sebab keberadaan satuan tugas kebencanaan di tingkat masyarakat memiliki peran strategis.
Kehadiran satuan tugas, sangat berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dan sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif ketika terjadi bencana.
“Satgas bencana di pedesaan sangat penting. Selain meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, keberadaan mereka juga membantu memastikan distribusi bantuan berjalan lebih cepat, profesional, dan akuntabel,” katanya.
Erwin menambahkan, akuntabilitas dalam penyaluran bantuan harus menjadi perhatian utama agar seluruh proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurutnya, administrasi dan pelaporan yang tertib akan mendukung keberlanjutan program bantuan pemerintah.
“Jangan sampai bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana tidak memiliki pelaporan yang baik. Hal seperti ini bisa menjadi temuan audit dan pada akhirnya menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program bantuan di masa mendatang,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....