Kementerian ESDM Percepat Ketahanan Energi Lewat CNG dan B50

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Ketidakpastian geopolitik global dipengaruhi konflik di berbagai kawasan, ketegangan perdagangan antarnegara, serta fluktuasi harga energi dunia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat peran sumber energi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kondisi geopolitik global saat ini sulit diprediksi perkembangannya. Menurutnya, perubahan situasi dunia dapat berdampak langsung terhadap rantai pasok dan harga energi.

"Geopolitik sekarang ini mirip malaria, jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin, itulah kira-kira perumpamaan geopolitik sekarang. Hari ini bisa damai, sudah ditekan, besok muncul lagi, sulit bagi kita untuk menjadikan baseline mana yang akan dijadikan sebagai rujukan," jelas Bahlil saat mengisi acara Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari luar negeri. Langkah tersebut mencakup pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan minyak mentah.

Salah satu program pemerintah adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kilogram. Program tersebut telah memasuki tahap uji coba ketiga dengan memanfaatkan pasokan gas domestik yang melimpah.

Pemerintah menilai CNG menjadi solusi jangka panjang karena bersumber dari gas bumi nasional dengan biaya lebih kompetitif. Bahlil menyebut penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.

"LPG ini ggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG," ujar Bahlil.

Pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi instrumen utama mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku minyak sawit dalam negeri.

"Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita," katanya.

Bahlil memastikan program B50 menjadi fondasi bagi target penghentian impor solar pada tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sawit nasional.

Pemerintah tetap membuka opsi diversifikasi sumber impor energi melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia. Di sektor hulu migas, pemerintah juga mempercepat pengembangan proyek strategis, termasuk Blok Masela yang masih menghadapi sejumlah kendala pelaksanaan.