Mini LNG Plant Tuban Diresmikan, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan energi domestik guna mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional. Langkah tersebut diwujudkan melalui peresmian Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2026.

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kehadiran fasilitas itu diharapkan meningkatkan nilai tambah gas bumi sekaligus memperkuat perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Bahlil menilai pembangunan fasilitas tersebut menjadi bukti nyata kontribusi dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Menurutnya, hasil produksi yang beragam dapat mendukung bauran energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor LPG.

"Saya melihat ini adalah sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi," ujar Bahlil pada sambutannya di Tuban, Kamis, 25 Juni 2026.

Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas (SAG) merupakan fasilitas pengolahan gas yang memproduksi LNG, CNG, LPG, kondensat, serta direncanakan menghasilkan CO2 liquid. Pasokan gas diperoleh dari Lapangan Sumber PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java hingga 2035 sebesar 15 MMSCF per hari.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi LNG maksimal setara 55.300 ton per tahun dengan kapasitas tangki mencapai 1.600. Selain itu, kapasitas produksi LPG mencapai 9.800 ton per tahun, kondensat 19.600 barrel per tahun, serta CO2 liquid 21.000 ton per tahun.

Seluruh hasil produksi Mini LNG Plant direncanakan memenuhi kebutuhan sektor industri, retail, dan pembangkit listrik di wilayah Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Infrastruktur penyimpanan serta distribusinya juga disiapkan untuk mendukung rantai pasok LNG berbasis transportasi darat.

Bahlil mengatakan pasokan gas dari fasilitas tersebut sangat membantu industri memperoleh kepastian ketersediaan bahan baku di berbagai wilayah. Ia juga menyoroti penurunan pasokan HGBT yang menyebabkan penggunaan LNG meningkat sehingga harga mengalami kenaikan.

Pemerintah menilai ketersediaan pasokan gas menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian bahan baku bagi sektor industri nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kondisi harga gas di Jawa Timur masih tetap terjaga.

Namun, Bahlil menjelaskan penurunan pasokan HGBT di Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta meningkatkan penggunaan LNG sehingga harga mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan solusi bersama agar kebutuhan industri tetap terpenuhi dengan harga yang lebih kompetitif.

“Jawa Barat, Banten, Bekasi, Jakarta, itu terjadi koreksi Karena HGBT kita lagi menurun, karena lifting di sana lagi menurun. Terpaksa kita pakai LNG, sehingga harganya memang agak naik. Nah ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana," katanya.

Bahlil turut meminta PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java menjaga kesinambungan pasokan gas hingga masa kontrak berakhir pada 2035. Ia menegaskan kepastian pasokan menjadi faktor penting untuk mendukung investasi yang telah dijalankan perusahaan.

"Tolong disupport ya, jangan sampai kalian 2 tahun terus macet-macet kan, tidak boleh, orang sudah investasi besar ini. Jadi support terus, pegang itu kontrak, jangan diubah-ubah kontraknya supaya mereka ada kepastian dalam melakukan investasi dalam ke depan," ucap Bahlil.

Pemerintah berharap fasilitas tersebut mampu meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik serta memperkuat keandalan pasokan energi bagi industri dan pembangkit listrik. Kehadirannya juga diharapkan mengurangi penggunaan bahan bakar yang lebih mahal dan beremisi tinggi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Kementerian ESDM menegaskan komitmennya mendukung pengembangan proyek strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai penting mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi nasional bagi kemakmuran masyarakat.