Wamensos Apresiasi Pemkab Jember Temukan 14 Ribu Penerima Bansos Meninggal

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jember yang menemukan 14.462 penerima bantuan sosial telah meninggal dunia melalui verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Temuan tersebut dinilai membantu pemerintah mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Temuan itu berasal dari verifikasi terhadap 16.775 penduduk desil 1 DTSEN di Kabupaten Jember yang teridentifikasi meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah menerbitkan 14.462 akta kematian.

"Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check," kata Agus Jabo saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Brebes di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu 24 Juni 2026.

"Itu sangat membantu pemerintah pusat. Dan membantu Kemensos juga," ucapnya.

Menurut Agus Jabo, pemerintah mendapat mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan DTSEN semakin akurat. Data yang valid dibutuhkan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan verifikasi dilakukan untuk membantu pemerintah pusat memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial. Pemkab Jember juga berkomitmen melanjutkan verifikasi pada kelompok desil berikutnya.

"Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini kami sudah selesai verifikasi desil satu," katanya.

"Ke depan desil 2 sampai desil 4 atau 5 Jember akan terus membantu pemerintah pusat untuk verifikasi," ucapnya.

Dari hasil verifikasi tersebut ditemukan 10.480 penerima PBI Jaminan Kesehatan, 2.845 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dan 3.317 penerima bantuan sembako atau BPNT yang telah meninggal dunia. Data tersebut akan menjadi dasar pemutakhiran penerima bantuan sosial di daerah.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Agus Jabo meminta hasil verifikasi segera disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Langkah itu diperlukan untuk proses pemadanan dan pembersihan data.

"Nanti segera disampaikan ke Pusdatin kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear," katanya. "Data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota."

Selain membantu pemutakhiran DTSEN, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan kesiapan melakukan verifikasi penerima BPNT dan bantuan pangan. Pemerintah daerah menilai pengecekan lapangan masih diperlukan untuk memastikan tidak ada penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Brebes melaporkan perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat kepada Kemensos. Pemkab Brebes mengusulkan penyesuaian kuota rombongan belajar pada sejumlah jenjang agar lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat diterima.

Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo mengatakan kapasitas penerimaan siswa saat ini masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni 270 siswa untuk setiap titik Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.

"Karena konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait masalah ini," katanya.