Ombudsman Catat Tren Pengaduan Sektor Investasi dan Hilirisasi Menurun

RRI.CO.ID, Jakarta - Ombudsman RI mencatat tren laporan masyarakat terkait sektor investasi dan hilirisasi menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar.

Ia mengatakan hingga tahun 2025 jumlah laporan yang masuk tercatat sebanyak 183 laporan. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 90 laporan.

"Sejak tahun 2025 tren laporan mengalami penurunan. Hingga pertengahan 2026 jumlahnya sebanyak 90 laporan, dan kami berharap tidak bertambah," kata Ghoffar, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, percepatan penyelesaian laporan dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi. Termasuk penunjukan narahubung yang aktif dan responsif untuk memperlancar komunikasi dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Selain itu, Ombudsman juga terus melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penilaian tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah memperoleh predikat kualitas pelayanan yang baik.

Ghoffar menilai peningkatan kualitas pelayanan dapat terus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman, juga akan memperkuat sinergi pencegahan maladministrasi melalui kajian pelayanan publik di sektor investasi dan hilirisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan. Maupun diskusi terfokus agar terdapat pemahaman yang lebih baik terhadap alur kerja masing-masing lembaga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan sebagian besar program kerja kementeriannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Sehingga kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung iklim investasi nasional.

Menurutnya, investasi memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga pelayanan yang baik dan penyelesaian pengaduan secara efektif menjadi bagian penting dalam pencapaian target investasi.

"Kami berharap terus mendapatkan masukan dan pendampingan dari Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik dan pengaduan yang terselesaikan, target investasi yang diberikan kepada kementerian dapat tercapai," ucapnya.