BNPB Minta Pemda Perketat Patroli Hadapi Kekeringan dan Karhutla

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan. Ini terkait ancaman ganda berupa kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring memasuki musim kemarau.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan langkah antisipasi perlu segera dilakukan. Terutama di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang mulai memasuki periode kemarau.

“Kami meminta pemerintah daerah yang berada di kawasan rawan untuk segera mengoptimalkan upaya konservasi air, menyiagakan armada distribusi air bersih. Serta memperkuat deteksi dini terhadap kemunculan titik panas,” ujar Abdul di Jakarta, Selasa 23 Juni 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah juga diminta memperketat patroli wilayah serta memetakan sumber-sumber air alternatif. Guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi saat terjadi kekeringan.

Dalam upaya pencegahan karhutla, BNPB menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci utama untuk menekan potensi kebakaran yang lebih luas selama musim kemarau.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Manggala Agni, dan berbagai pemangku kepentingan terkait diminta bersiap mengerahkan sarana dan prasarana pemadaman secara cepat apabila muncul titik api. “Setiap letupan api berskala kecil harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Abdul.

BNPB menilai kesiapsiagaan tersebut sangat penting mengingat luas lahan yang terbakar di sejumlah wilayah masih cukup signifikan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BNPB, akumulasi lahan terbakar di Provinsi Riau sejak awal tahun hingga 22 Juni 2026 telah mencapai 15.220,34 hektare.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah luas lahan terdampak karhutla tercatat mencapai 456,78 hektare. Terdapat tambahan titik api seluas 0,05 hektare di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 1,5 hektare di Kabupaten Sukamara.

Adapun di Sumatera Selatan, total luas vegetasi yang terdampak kebakaran hingga 20 Juni 2026 mencapai 305,39 hektare. Meski demikian, kondisi karhutla di wilayah tersebut dilaporkan masih terkendali.

Di sisi lain, ancaman kekeringan juga mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus sepanjang Juni 2026.

BNPB mencatat sebanyak 1.986 kepala keluarga (KK) atau 6.146 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk membantu warga terdampak, pada 22 Juni 2026 pemerintah daerah telah menyalurkan sembilan tangki air bersih dengan total volume 45.000 liter kepada 207 KK atau 716 jiwa di Kecamatan Kemalang.

BNPB menegaskan koordinasi lintas sektor dan kesiapan daerah menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak kekeringan maupun karhutla. Khususnya, selama musim kemarau berlangsung.