KLH Dorong ‘Water Sharing’ Cegah Karhutla di Riau

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pendekatan baru dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Tak hanya menjaga kelembapan gambut di dalam area konsesi perusahaan, pemerintah kini menekankan pentingnya sistem berbagi air.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung sistem pengelolaan tata air gambut di area salah satu perusahaan. Yakni kawasan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau.

“Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan melalui kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Water sharing supaya memastikan gambut atau lahan gambut ini terairi tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat,” ujar Jumhur, lewat keterangannya, Sabtu, 20 Juni 2026.

Konsep tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar kawasan gambut saling terhubung secara hidrologis. Jika lahan masyarakat mengalami kekeringan, potensi munculnya titik api tetap tinggi meskipun perusahaan menjaga area konsesinya tetap basah.

Dalam praktiknya, pengelolaan tata air dilakukan dengan membagi kawasan berdasarkan keseragaman elevasi lahan. Infrastruktur seperti sekat kanal, pintu air, hingga pemantauan tinggi muka air terus diperkuat.

Ini dilakukan guna mempertahankan kondisi gambut tetap basah sepanjang musim kemarau. Tak hanya mengandalkan infrastruktur, KLH/BPLH juga mendorong mitigasi berbasis data ilmiah.

Dalam kunjungan tersebut, Jumhur meninjau menara pemantauan gas rumah kaca (GRK). Yang digunakan untuk mengukur emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) secara real-time.

Data hidrologi dan emisi tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan gambut nasional. Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, mengatakan pihaknya siap mendukung agenda pemerintah dalam pencegahan karhutla.

“RAPP berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung agenda lingkungan nasional. Kami juga mendukung pengembangan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia di bidang pengelolaan lahan gambut tropis,” ujarnya.

Salah satu langkah termasuk pengukuran emisi, sebagai landasan bagi kebijakan dan praktik pengelolaan yang berbasis sains . Dalam kunjungan yang sama, Jumhur juga meninjau proyek transisi energi bersih berupa instalasi panel surya berkapasitas total 50 megawatt (MW).

Menariknya, fasilitas energi terbarukan tersebut dibangun di atas area bekas tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah ditutup. Dan ini sebagai bentuk optimalisasi lahan yang tidak lagi produktif.

Di tengah ancaman musim kemarau yang mulai meningkat, pemerintah berharap model kolaborasi seperti ini dapat direplikasi di berbagai wilayah. Agar pencegahan karhutla tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dilakukan sejak dini melalui pengelolaan ekosistem yang terpadu.