KemenHAM: RANHAM Generasi Keenam Perluas Cakupan Isu HAM Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Keenam telah rampung seluruhnya. Dokumen kini berada di Sekretariat Negara dan menunggu pengesahan Presiden dalam waktu dekat.

Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas berharap RANHAM Generasi Keenam segera disahkan Presiden karena menjadi pedoman pemenuhan dan perlindungan HAM nasional. Dokumen tersebut dinantikan berbagai pihak sebagai acuan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM Indonesia.

“Penyusunannya sudah selesai dan sudah sampai di Sekretariat Negara. Harapannya dalam waktu dekat ini bisa disahkan oleh Presiden karena berbagai pihak juga menunggu RANHAM tersebut,” kata Sofia Alatas saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Sofia menjelaskan aksi dalam RANHAM Generasi Keenam bukan program rutin yang selama ini telah dijalankan. Aksi tersebut dirancang sebagai langkah strategis lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Indonesia.

“Yang kita masukkan di dalam RANHAM bukan merupakan aksi rutin yang sudah dikerjakan kementerian, lembaga, maupun provinsi, kabupaten, dan kota. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pemenuhan HAM dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sofia, RANHAM Generasi Keenam juga menghadirkan sejumlah perluasan sasaran dibandingkan generasi sebelumnya. Jika RANHAM Generasi Kelima hanya berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, maka generasi terbaru mencakup isu yang lebih luas sesuai kebutuhan masyarakat.

“Untuk generasi keenam kita perluas karena melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat kita sendiri. Salah satunya mengenai pekerja migran yang sebelumnya belum disentuh secara khusus, sekarang kita berikan perhatian khusus,” katanya.

Selain pekerja migran, RANHAM Generasi Keenam tetap menempatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai prioritas. Pemerintah juga memasukkan isu pencegahan penyiksaan serta penghapusan diskriminasi ke dalam agenda pelaksanaannya.

“Penyandang disabilitas tetap kita perhatikan, kemudian anak dan perempuan. Bagaimana juga anti penyiksaan dan bebas dari diskriminasi itu coba kita masukkan salah satu pilar penting adalah pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan,” ucap Sofia.