Kementerian HAM: MBG jadi Instrumen Pemenuhan Hak Pangan dalam RANHAM

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen pemerintah untuk memenuhi hak pangan masyarakat. Pasalnya, program tersebut mendukung pemenuhan hak dasar sekaligus meningkatkan kualitas gizi peserta didik nasional.

Kementerian HAM, menilai hak pangan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Pemenuhan hak pangan menjadi salah satu pilar utama dalam RANHAM sebagai bentuk komitmen negara melindungi hak masyarakat.

“Kalau terkait MBG, itu adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar. Terutama bagi mereka yang berada di masa pendidikan,” kata PLT Direktur Jenderal Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Sofia Alatassaat diwawancarai awak media di Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juni 2026.

Lebih lanjut, Sofia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses pangan yang layak dan berkelanjutan.

“Pemenuhan hak pangan tidak hanya melalui MBG, tetapi juga dukungan pertanian, mulai penyediaan pupuk hingga distribusi pangan. Upaya itu penting agar akses pangan masyarakat terjaga dan kebutuhan gizi dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, MBG menjadi salah satu bentuk nyata distribusi pangan yang menyasar peserta didik. Program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga mampu mengikuti proses belajar secara optimal.

“Harapannya ke depan, dengan terpenuhi hak pangannya. Mereka bisa mengembangkan pendidikan jauh lebih baik,” ujarnya.

Sofia mengatakan, pemerintah terus mendorong pemenuhan hak pangan secara konsisten guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sehat, produktif, serta berkelanjutan di masa depan.

“Saat ini penyusunannya sudah selesai dan sudah sampai di Sekretariat Negara. Harapannya dalam waktu dekat bisa disahkan oleh Presiden,” ucapnya.

Sofia menyebutkan pengesahan RANHAM generasi keenam dinantikan berbagai pihak sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM nasional. Dokumen tersebut akan menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang untuk memperkuat penghormatan HAM.

“Pengesahan RANHAM generasi keenam dinantikan berbagai pihak karena menjadi pedoman pemenuhan dan perlindungan HAM nasional. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan kebijakan HAM Indonesia dalam beberapa tahun mendatang,” kata Sofia.