Anggota DPR: Ekspansi Layar Bioskop Harus Dibarengi Penguatan Ekosistem Industri

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menanggapi rencana pemerintah menambah jumlah layar bioskop di Indonesia. Menurut dia, pemerintah hendaknya tidak menjadikan hal itu sebagai solusi tunggal untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahan kebijakan ekspansi layar bioskop tanpa penguatan ekosistem industri justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Apalagi di tengah kondisi daya beli masyarakat Indonesia yang saat ini masih terus tertekan.

“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah,” ujarnya, Selasa 2 Juni 2026. Namun, lanjut dia, apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan.

Novita juga mempertanyakan apakah saat ini industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat. “Sehingga nantinya dapat memanfaatkan penambahan layar bioskop tersebut,” ucapnya.

Karena itu, Novita mendorong pemerintah berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat konsumtif semata. Penambahan layar bioskop memang dapat meningkatkan kapasitas pemutaran film, tetapi tidak otomatis meningkatkan jumlah penonton.

“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran, tetapi mengabaikan fakta sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,” ujarnya. Jika kursi bioskop bertambah tanpa diimbangi pertumbuhan jumlah penonton, yang muncul adalah risiko bisnis bagi industri itu sendiri.”

Menurut Novita, tantangan utama perfilman nasional saat ini justru berada pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan. Film-film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan yang tidak seimbang dengan film impor.

“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,” ujarnya. “Negara harus hadir memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.”

Novita berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan dapat menghadirkan regulasi yang lebih afirmatif bagi perfilman nasional. Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat rantai ekosistem perfilman mulai dari produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.

“Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan,” ucapnya. “Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri.”

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, sebelumnya mengatakan penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurut dia, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan.

“Di dalam negeri kita belum memaksimalkan karena jumlah layar kita masih terbatas,” ujarnya. Fadli menambahkan jumlah kebutuhan layar bioskop sekitar 10 ribu, sedangkan yang tersedia saat ini hanya sekitar 2.500 layar.