Perluas Akses Film Indonesia, Menbud Rencana Tambah Layar Bioskop Daerah

  • 19 Jun 2026 03:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Menbud Fadli menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 10 ribu layar bioskop, sementara saat ini baru tersedia sekitar 2.500 layar atau seperempat kebutuhan nasional.
  • Penambahan layar bioskop dinilai dapat memperbesar jumlah penonton, memperluas distribusi film nasional, serta mendukung upaya membawa film Indonesia ke pasar internasional.
  • Pemerintah mendorong keterlibatan swasta dan Danantara dalam pembangunan bioskop daerah. Penyusunan skema bisnis masih dibahas sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan.

Ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya.

"Di dalam negeri pun kita belum memaksimalkan karena jumlah layar kita masih terbatas. Jumlah kebutuhan layar kita sekitar 10 ribu, sedangkan yang tersedia saat ini hanya sekitar 2.500 layar," katanya saat ditemui wartawan usai menghadiri konferensi pers Festival Film Indonesia (FFI), Hutan Kota, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurutnya, jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi seperempat dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional.

Ia meyakini industri perfilman Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang apabila infrastruktur penayangan semakin memadai. Ia menilai peningkatan jumlah layar akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem perfilman nasional ke depan.

"Bayangkan kalau kebutuhan 10 ribu layar itu dapat dipenuhi di seluruh Indonesia. Penontonnya akan jauh lebih banyak dan pasar film nasional menjadi semakin besar," ujarnya.

Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah juga mendorong film Indonesia mampu menjangkau penonton internasional lebih luas. Menurutnya, karya sineas nasional perlu semakin dikenal dan diminati masyarakat di berbagai negara dunia.

Ia menyebut tantangan tersebut harus dijawab melalui peningkatan kualitas produksi serta perluasan akses distribusi film Indonesia. Ajang Festival Film Indonesia juga dinilai berperan penting dalam memetakan pencapaian perfilman nasional secara berkelanjutan.

"Bagaimana film-film Indonesia bisa diakses dan disukai negara-negara lain. Ini saya kira menjadi tantangan bagi insan perfilman kita," ucapnya.

Terkait penambahan layar bioskop di daerah, ia mengatakan pemerintah berharap keterlibatan sektor swasta melalui investasi. Menurutnya, pembangunan jaringan bioskop merupakan sektor bisnis yang membutuhkan dukungan investasi berkelanjutan dari berbagai pihak.

Ia menambahkan pemerintah akan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penambahan layar. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia hingga ke berbagai daerah.

"Ya, saya kira itu menyangkut masalah investasi, terutama yang kita harapkan dari swasta. Karena ini merupakan bisnis yang membutuhkan dukungan investasi untuk berkembang, nanti kita coba colek Danantara," katanya.

Sebelumnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan rencana pembangunan bioskop daerah guna memperluas akses film nasional. Adapun rencana tersebut merupakan inisiatif langsung Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyatakan, presiden telah meminta kementerian yang dipimpinnya bersama dengan Danantara menyiapkan skema bisnis. Dan saat ini penyusunan skema bisnis tersebut masih dalam pembahasan.

"Pola seperti apa, masih disusun, butuh waktu itu. Kami Kementerian Ekraf dengan Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini," katanya, melalui keterangan pers yang diterima RRI, Minggu, 30 November 2025.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....