BNPT Tegaskan Stabilitas Keamanan Jadi Prasyarat Pembangunan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan stabilitas keamanan nasional menjadi prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan hal tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

"Dibutuhkan stabilitas keamanan nasional yang merupakan prasyarat utama. Dalam pembangunan nasional," kata Eddy, Senin, 22 Juni 2026.

Menurut Eddy, arah penggunaan anggaran BNPT pada 2027 akan difokuskan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Implementasi RAN PE diarahkan pada penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan ketahanan masyarakat, penguatan program deradikalisasi, peningkatan koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga. Serta optimalisasi kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin dinamis dan bersifat transnasional.

Menurutnya, pelaksanaan RAN PE merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. "Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan Indonesia pada masa mendatang," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah BNPT dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menilai pendekatan pencegahan memiliki peran penting dan lebih efektif dibandingkan hanya mengedepankan penindakan.

"Pencegahan tidak kalah penting untuk menjadi ujung tombak. Karena pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan," ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi XIII DPR RI juga mendorong BNPT mengalokasikan anggaran yang berfokus pada program pemberdayaan masyarakat sipil. Ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai tugas dan fungsi lembaga tersebut.