Komisi II DPR Dorong Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi II DPR meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, mengatakan kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara. Tetapi juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa,” ujarnya, Minggu 21 Juni 2026. Sehingga, lanjut dia, penguatan tata kelola perbatasan perlu terus diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan.

Pria yang akrab disapa Aher itu lalu menyampaika beberapa hal yang perlu dilakukan. Misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengapresiasi langkah BNPP dalam mempererat hubungan dengan Timor-Leste. Salah satunya melalui partisipasi pejabat BNPP pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili.

Aher menilai hubungan baik kedua negara akan mendukung stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Diplomasi lintas batas yang aktif dinilai penting untuk memperkuat kerja sama dan menyelesaikan berbagai persoalan secara konstruktif.

Aher juga menyoroti peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola BNPP. Misalnya Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan yang telah menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas.

Politisi PKS itu menambahkan keberadaan PLBN modern tidak hanya mendukung layanan keimigrasian dan kepabeanan. “Ini juga berperan sebagai pusat konektivitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Karena itu, Aher meminta pengembangan kawasan pendukung di sekitar PLBN perlu terus diperkuat. Ini diperlukan agar manfaat ekonomi dari keberadaanna semakin dirasakan masyarakat setempat.

“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru,” ucapnya. “Kehadiran fasilitas yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia secara legal serta memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar.”

Aher juga mendorong peningkatan konektivitas menuju kawasan perbatasan. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga layanan administrasi pemerintahan.

Menurut dia, pembangunan yang terintegrasi akan meningkatkan daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. Sehingga masyarakat perbatasan dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas dan peluang ekonomi yang lebih luas.

"Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi,” ujarnya. Tujuannya agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa.