BRIN Tegaskan Pentingnya Peran Teknologi dalam Modernisasi Politik

  • 21 Jun 2026 00:08 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Prof. Arif Satria menyebut modernisasi politik ditentukan oleh tiga indikator utama, yakni partisipasi politik, modernisasi institusi, dan pemanfaatan teknologi.
  • Teknologi digital mendorong perubahan komunikasi politik, memperluas akses informasi publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.
  • Alfarisi Thalib menekankan pentingnya penguatan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi faktual, hoaks, dan konten yang memengaruhi persepsi publik.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria menilai modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga penguatan sistem politik modern.

Ia menjelaskan modernisasi politik memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini. Salah satu indikator penting adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui berbagai ruang dan mekanisme yang tersedia.

Partisipasi politik terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman sejak dekade 1990-an hingga memasuki era digital sekarang. Bentuk keterlibatan masyarakat juga semakin beragam melalui kelompok sosial maupun partisipasi individu dalam ruang publik.

"Modernisasi politik ditandai meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang semakin terbuka melalui berbagai saluran komunikasi publik. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi keterlibatan aktif dalam proses politik nasional," katanya saat peluncuran buku 'Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma,' Gedung ICMI Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Juni 2026.

Ia mengatakan instrumen digital kini menjadi faktor penting dalam mendukung proses modernisasi politik di berbagai negara. Teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Menurutnya, perkembangan teknologi mendorong perubahan strategi komunikasi politik yang lebih cepat dan menjangkau masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi juga menghadirkan berbagai peluang baru dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain partisipasi politik, modernisasi politik juga mencakup pembaruan kelembagaan dan aturan yang mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian regulasi diperlukan agar sistem politik mampu menjawab tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi.

"Modernisasi institusi dilakukan melalui pembaruan aturan permainan politik agar tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi digital. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan proses politik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel berkelanjutan," ucapnya.

Baginya, teknologi menjadi indikator penting modernisasi politik karena mendukung efektivitas sistem dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan memperkuat keberhasilan proses modernisasi politik pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Ia menegaskan keberhasilan modernisasi politik setidaknya ditentukan oleh tiga indikator utama yang saling berkaitan erat. Ketiga indikator tersebut meliputi partisipasi politik, modernisasi institusi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Sementara itu, Penulis buku "Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma" Alfarisi Thalib mendorong penguatan literasi digital di masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi derasnya arus informasi yang beredar melalui berbagai platform digital.

Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi dilema dalam membedakan informasi faktual dengan informasi yang mengandung hoaks. Kondisi tersebut membuat ruang digital menyerupai lingkungan yang sulit dipahami dan dipetakan pengguna.

Ia mengatakan peningkatan literasi menjadi salah satu solusi utama yang ditawarkan dalam bukunya tersebut. Literasi diperlukan agar masyarakat mampu memahami konteks informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada publik.

"Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat mampu memahami konteks setiap informasi yang beredar melalui platform digital. Pemahaman tersebut membantu publik membedakan informasi benar, palsu, politis, atau sengaja dirancang memengaruhi persepsi," katanya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....