RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari agar ribuan motor listrik BGN dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu opsi yang disiapkan BGN adalah menghibahkan kendaraan yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tersebut kepada guru honorer di daerah.

"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena sudah dibayar oleh negara," kata Yahya kepada wartawan, Jumat 19 Juni 2026.

Menurut Yahya, sebelumnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Agustina menyampaikan rencana pemanfaatan motor listrik tersebut melalui skema hibah kepada guru honorer. "Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujarnya.

Meski mendukung pemanfaatan aset yang sudah terlanjur dibeli, Yahya mengaku sejak awal tidak menyetujui pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik. Pengadaan motor tersebut sebelumnya dilakukan pada masa kepemimpinan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Ia menilai kendaraan tersebut tidak dibutuhkan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mengelola dapur program makan bergizi. SPPI disebut tak perlu mobilitas dalam menjalankan aktivitas.

"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur, mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," kata Yahya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut. Sehingga fungsi pengawasan tidak dapat dijalankan secara optimal.

Selain itu, ia menyoroti dugaan ketidakprofesionalan perusahaan penyedia, termasuk tidak tersedianya jaringan dealer dan layanan purnajual. Terlebih, Yahya juga menyesalkan adanya dugaan mark-up harga dalam pengadaan tersebut.

"Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025 harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk motor listrik, perangkat teknologi informasi, Internet of Things (IoT), hingga CCTV.

Menurut Agustina, BGN juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait berbagai pengadaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset yang sudah dibeli merupakan bagian dari upaya efisiensi dan penyisiran anggaran.

Untuk tahun 2026, BGN memastikan tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dengan keluaran yang sama seperti tahun sebelumnya. "Yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya," kata Agustina.

Langkah tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat memastikan aset yang telah dibeli tidak menjadi barang mangkrak. Sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.