RRI.CO.ID, Jakarta - Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya apresiasi disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI asal Fraksi Golkar, Yahya Zaini.

Ia mengatakan, pergantian kepemimpinan di lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola di tubuh BGN. Sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Yahya Zaini menilai Nanik merupakan sosok yang tepat untuk memimpin BGN karena memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah. "Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," kata Yahya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.

"Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika. Serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," katanya.

Meski demikian, Yahya mengingatkan bahwa sejumlah pekerjaan rumah besar telah menanti kepala BGN yang baru. Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama yang harus segera dibenahi agar program MBG berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.

Tantangan pertama adalah perbaikan tata kelola anggaran dan operasional. Yahya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta distribusi program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

"Substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi. Mengingat program MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar, akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat hingga daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya penegakan disiplin dan standardisasi yang lebih ketat dalam penyelenggaraan program. BGN, kata Yahya, harus memastikan seluruh unit penyedia makanan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.

Yahya mengingatkan bahwa sejumlah insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan harus menjadi pelajaran penting. Guna memperkuat sistem pengawasan.

"Pengawasan berkala tidak boleh kendor. Penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident," ucapnya.

Politisi asal Dapil Jatim VIII itu juga menilai penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah menjadi tantangan ketiga yang tak kalah penting. Menurutnya, ego sektoral masih kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program berskala nasional.

"Kepala BGN yang baru dituntut untuk meningkatkan komunikasi sinergis dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah. Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," kata Yahya.

Dengan kepemimpinan baru, masyarakat menaruh harapan besar agar BGN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif. Tetapi mampu menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang lebih efektif, aman, dan bebas dari berbagai insiden yang dapat merugikan masyarakat.

Keberhasilan Nanik S. Deyang dalam menjawab berbagai tantangan tersebut dinilai akan menjadi faktor penentu sukses tidaknya Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.