RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi satu per satu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

“Teman-teman di BGN selama ini sudah banyak memantau, bahkan mungkin sudah ramai juga di media sosial, ada dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar. Nah itu nanti kami akan evaluasi semua,” kata Agustina Arumsari saat konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Agustina menegaskan BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG yang dinilai tidak layak beroperasi. Langkah itu ditempuh apabila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.

“Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi. Sementara penerima manfaatnya tidak ada atau bisa dialihkan ke SPPG terdekat yang lebih berkualitas, itu nanti akan kami lakukan,” ujarnya.

Agustina menegaskan evaluasi SPPG mengutamakan kepentingan penerima manfaat dibanding mempertahankan keberadaan satuan pelayanan tertentu. Ia mengakui proses tersebut kompleks karena mencakup penilaian terhadap sekitar 27.820 SPPG di berbagai daerah.

“Harus satu per satu dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat. Pastikan dia akan disuplai dan diantar dari SPPG yang mana, baru nanti kami mengikuti proses efisiensinya,” ujarnya.

Agustina mengatakan BGN kini memprioritaskan kebutuhan penerima manfaat dibanding sekadar penempatan titik SPPG semata. BGN juga telah mengantongi data awal pemantauan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan SPPG bermasalah.

“Teman-teman di Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan sebenarnya sudah punya data-data awal yang bisa menjadi fokus kami. Ini dilakukan untuk mencermati apakah SPPG itu masih bisa ditingkatkan kualitasnya atau memang benar-benar tidak memungkinkan,” katanya.

Agustina menilai perubahan petunjuk teknis turut memengaruhi kualitas dapur dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Standar luas dapur yang diturunkan dari 400 menjadi 150 meter persegi dinilai berdampak pada kualitas layanan.

“Perubahan juknis dari 400 luasan dapurnya menjadi 150 itu menyebabkan dapur-dapur terbatas. Kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik,” ujarnya.