RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.353 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Karena itu, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi menjadi prioritas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan anggaran MBG dari sekolah mampu akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Pengalihan difokuskan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat rentan, termasuk ibu hamil, balita, dan daerah 3T.

“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang akan kami efisienkan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan ke sana akan kami fokuskan kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurutnya, penetapan sekolah dalam kategori mampu didasarkan pada sejumlah indikator yang disusun BGN. Salah satunya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.

“Sekolah-sekolah yang kami sebutkan itu berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka secara mandiri. Sehingga tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.

Agustina mengatakan anggaran MBG akan dialihkan guna memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, pengalihan anggaran menyasar kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita membutuhkan.

“Karena itu pemerintah mengalihkan anggaran MBG ke sekolah lain dan daerah 3T yang lebih membutuhkan. Termasuk kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” ucapnya.

Ia menegaskan jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dan verifikasi masih terus dilakukan. BGN juga terus memperbarui data penerima manfaat berdasarkan berbagai indikator.

“Nanti angka itu masih akan terus bertambah. Karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” ucap Agustina.

Agustina mengatakan refocusing penerima manfaat dilakukan agar penggunaan anggaran negara dalam program MBG lebih efektif. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan intervensi gizi pemerintah tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.

“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya. Karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Agustina.