RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata nasional. Menurutnya, kekayaan objek wisata yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan utama dalam mendukung kemajuan pariwisata.

Samuel mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki kelengkapan objek pariwisata sangat beragam dibandingkan banyak negara lain. Namun, ia menilai pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor yang harus diperkuat.

“Karena pariwisata modal dasarnya itu sudah sangat kuat, yaitu kekayaan Indonesia dalam bentuk objek-objek pariwisata. Praktis, negara yang memiliki segala objek pariwisata secara maksimal, itu Indonesia, persoalannya adalah pengelolaan,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia mengakui pengelolaan sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pemerintah dinilai perlu memperjelas fokus pengembangan destinasi yang akan diunggulkan.

Menurut Samuel, penguatan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terarah agar mampu mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan. Ia menilai peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata nasional.

Ia juga menyoroti kebutuhan 1.500 tenaga pengembangan SDM pariwisata yang direncanakan pemerintah untuk berbagai daerah. Menurutnya, penjelasan mengenai bidang tugas dan pembagian tenaga tersebut perlu disampaikan secara lebih rinci.

“Kita di legislatif sebagai pengawas, perlu tahu persisnya apa, jadi 1.500 kalau toh dibilang cukup, bagaimana pembagiannya?. Karena kita punya 38 provinsi, ada 25 provinsi tadi yang masuk di dalam rencana induk pengembangan sumber daya manusia,” ucap Samuel.

Samuel mengatakan kejelasan target pengembangan akan membantu daerah memahami capaian yang harus diraih. Dengan demikian, daerah yang belum menjadi prioritas tetap memiliki arah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pariwisatanya.

Ia memastikan Komisi VII DPR RI mendukung upaya peningkatan anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata nasional. Namun, menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran harus didukung data yang relevan agar penggunaannya dapat dipetakan secara tepat.

“Kami akan mendukung hal ini. Tapi pada saat bersamaan kami perlu data-data yang lebih relevan terhadap peningkatan anggaran,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata.

Widiyanti mengatakan Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun untuk tahun 2027. Menurutnya, angka tersebut berada jauh dibawah kebutuhan ideal kementerian mencapai Rp3 triliun.

“Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional. Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar 3 triliun rupiah,” ujar Widiyanti.

Ia menjelaskan kebutuhan anggaran ideal diperlukan agar kementerian dapat bekerja secara optimal. Selain itu, anggaran memadai dibutuhkan untuk memberikan dampak ekonomi maksimal bagi perekonomian nasional.