Kemenkum dan LAN Luncurkan Forum Komunikasi Kebijakan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK). Forum ini sebagai wadah kolaborasi lintas sektor menyusun kebijakan berbasis bukti.

Forum Komunikasi Kebijakan mendukung program prioritas pemerintah melalui sinergi kementerian, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan FKK dibentuk untuk memperkuat sinkronisasi perumusan kebijakan antar kementerian/lembaga pemerintah.

“Ini penting agar perumusan kebijakan di antara kementerian dan lembaga itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga program-program yang merupakan program prioritas Bapak Presiden itu bisa searah, sejalan, dan menghasilkan sebuah dokumen yang bisa,” kata Supratman Andi Agtas saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Supratman menyebut, FKK menjadi forum pertama yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi. Forum tersebut turut membahas isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi untuk mendukung pembangunan.

“Semua stakeholder harus didengar. Jadi entah itu civil society, kemudian juga kalau terkait dengan pangan dan energi menyangkut soal dunia usaha, itu semua harus didengar. Sehingga parameter dan data yang kita gunakan dalam perumusan kebijakan itu bisa holistik dan menyeluruh,” ujarnya.

Supratman mengatakan hasil analisis kebijakan melalui FKK diarahkan mendukung pembentukan regulasi yang lebih berkualitas. Selain itu, rekomendasi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin efektif dan responsif.

“Analisis kebijakan yang dihasilkan harus mendukung pembentukan regulasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya agar pelayanan hukum maupun layanan publik dapat berjalan lebih baik, efektif, dan responsif,” ucap Supratman.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, mengatakan forum tersebut diikuti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi. Forum tersebut juga melibatkan komunitas analis kebijakan serta berbagai mitra strategis untuk memperkuat kolaborasi nasional.

“Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan melahirkan solusi kebijakan lintas sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak diperlukan guna mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto,” kata Andry Indrady.