RRI.CO.ID, Jakarta - Komnas HAM mendorong penguatan mitigasi risiko keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dinilai penting melindungi jutaan penerima manfaat.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menilai standar keamanan pangan harus diperkuat. Terlebih, program MBG menjangkau peserta di berbagai daerah Indonesia.

"Seluruh penyelenggara MBG harus memperkuat mitigasi risiko keracunan pangan. Penerapan standar keamanan pangan harus dilakukan secara konsisten," kata Uli saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Komnas HAM mencatat 15.728 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Jumlah itu setara sekitar 57 persen dari total SPPG.

Meski demikian, kasus keracunan tetap ditemukan di sejumlah lokasi. Peristiwa tersebut terjadi pada SPPG bersertifikat maupun belum bersertifikat.

"Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan keamanan pangan berkelanjutan. Berbagai faktor dapat memengaruhi keamanan pangan di lapangan," ujarnya.

Komnas HAM merekomendasikan percepatan pemenuhan sertifikasi dan peningkatan petugas terlatih. Pengawasan keamanan pangan juga perlu diperkuat secara menyeluruh.

Selain itu, mekanisme tanggap darurat dinilai perlu segera diterapkan. Sistem tersebut penting untuk menangani dugaan keracunan secara cepat.

"Perlu mekanisme tanggap darurat yang cepat dan terkoordinasi. Langkah ini memberi kepastian penanganan korban secara efektif," kata Uli.

Komnas HAM juga meminta kepastian pembiayaan penanganan korban. Upaya itu mencakup pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pemulihan menyeluruh.