Indeks Demokrasi Indonesia di Sulut Turun, Pemerintah Siapkan Perbaikan

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Manado.

Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 11 Juni 2026, merupakan tindak lanjut hasil pengukuran IDI Tahun 2025. Hasil pengukuran menunjukkan skor demokrasi Sulawesi Utara berada di angka 73,03.

Capaian tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, status demokrasi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, mengatakan peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, IDI menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah.

“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.

Ia menegaskan evaluasi capaian IDI bukan untuk mencari kelemahan daerah. Evaluasi tersebut menjadi sarana refleksi guna memperkuat tata kelola demokrasi yang lebih baik.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat. Serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun mendatang. Langkah itu juga diharapkan memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.