RRI.CO.ID, Jakarta - Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai kasus hukum dan moratorium di BGN menguji tata kelola Program MBG. Ketua Umum Jupnas Gizi Rival Achmad Labbaika menyebut publik berhak mempertanyakan pengawasan serta kepemimpinan program strategis nasional tersebut.

“Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan serius. Karena ini bukan program biasa. MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran yang besar dan menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo,” kata Rival dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Rival menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian evaluasi kinerja pemerintah sebagai program prioritas nasional. Ia mengkritik moratorium yang memicu ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksana, investor, serta operasional SPPG daerah.

“Keberhasilan program menjadi prestasi pemerintah, sedangkan berbagai persoalan pelaksanaan harus menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Banyak pihak telah berinvestasi, menyiapkan fasilitas, merekrut tenaga kerja, mengikuti arah kebijakan pemerintah sebelumnya,” katanya.

Ia menilai ke tidak pastian batas waktu dan tindak lanjut moratorium berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Program MBG. Rival mengingatkan penghentian SPPG tanpa dasar jelas berpotensi memicu persoalan hukum terkait investasi dan tenaga kerja.

“Di balik SPPG yang tertunda terdapat investasi, tenaga kerja menunggu kepastian, serta masyarakat yang berharap menerima manfaat. Penghentian SPPG tanpa dasar jelas, transparan, dan akuntabel berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” kata Rival.

Rival menyoroti fokus BGN pada efisiensi dan tata kelola dibanding percepatan pencapaian target penerima manfaat. Ia meminta pemerintah memastikan target penerima manfaat, status SPPG, peta jalan, serta kebijakan pascamoratorium jelas.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian dan transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bagaimana program ini akan dilanjutkan dan bagaimana komitmen terhadap perluasan manfaat tetap dijalankan,” kata Rival.

Rival menilai persoalan tata kelola, pengawasan, dan ketidakpastian pelaksanaan MBG harus segera diselesaikan pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak terus menurun.

“Moratorium, ketidakpastian nasib SPPG, dan berbagai persoalan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Berbagai persoalan tersebut harus segera dijawab agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.