RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Begitu pun jumlah titik SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) mengalami kenaikan signifikan dari rencana awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik.

Menurutnya, lonjakan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Kenaikan jumlah SPPG ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.

Demikian disampaikan Zulhas saat konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. “Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” kata Zulhas.

Dari total titik yang bertambah, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tak hanya di wilayah 3T, penambahan juga terjadi pada dapur MBG di kawasan aglomerasi.

Zulhas menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dibandingkan perencanaan awal. “Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik, ada kenaikan 6.877 titik,” ujarnya.

Dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, Zulhas memperkirakan tambahan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Yakni, lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” katanya. Ia menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi agar Program MBG tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah memberikan waktu sekitar satu bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. “Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” kata Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi. Guna memastikan program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini tercatat ada 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan dievaluasi kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.

BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

Di sisi lain, pengawasan kualitas layanan akan diperketat. Pada 2026, fokus pelaksanaan Program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengejar jumlah dapur yang beroperasi.

Nanik menegaskan Program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

“Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.