RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Tetapi juga mampu menciptakan pelaku usaha baru serta memperkuat ekonomi rakyat.

Menurut Muhaimin, salah satu dampak positif yang mulai terlihat dari pelaksanaan MBG adalah terbentuknya ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, peternak. Hingga pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga. Sehingga petani untung dari proses MBG," kata Muhaimin di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.

Ia mengungkapkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya juga menyampaikan bahwa program MBG mampu membantu mengatasi gejolak harga telur. Termasuk sejumlah komoditas sayuran di Jawa Timur.

Menurut Muhaimin, keberadaan program tersebut telah berkontribusi dalam mengurangi fluktuasi harga pangan yang selama ini menjadi salah satu pemicu inflasi daerah. Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa salah satu tujuan utama MBG adalah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Pasalnya, dana yang beredar melalui program tersebut dinilai sangat besar sehingga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga mengingatkan agar perbaikan manajemen program MBG mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menekankan bahwa masyarakat miskin, miskin ekstrem, serta wilayah tertinggal harus menjadi prioritas utama dalam penyaluran manfaat program.

"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dilakukan BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan kemiskinan menjadi prioritas penerima manfaat," katanya.

Selain itu, Muhaimin meminta tata kelola MBG juga berpedoman pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. Dalam aturan tersebut, penerima manfaat program diprioritaskan dari kelompok miskin dan miskin ekstrem, sekaligus melibatkan mereka dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi.

Menko PM pun menyatakan optimistis program unggulan Presiden tersebut akan berjalan semakin baik di bawah tata kelola yang tepat.

"Kesimpulannya, saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini," ujarnya.

"Saya optimistis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, akal sehat, dan tangan dingin. Maka, akan bisa berjalan dengan baik," ucap Muhaimin.