RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani meminta, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Mengingat, BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) per 10 Juni 2026 naik menjadi Rp16.250 per liter.

Politikus PKS ini mewanti-wanti, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke BBM subsidi Pertalite. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

"Pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi," kata Meitri dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen. Khususnya, kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.

"Ketika selisih harga lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan," ucap Meitri.

Tidak hanya itu, Meitri menilai, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional. Termasuk, menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

"Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya," ujar Meitri.

Di tengah ketidakpastian, pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak global. Dengan demikian, selain upaya mitigasi, pemerintah perlu memastikan hadirnya tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional.

"Kami berharap pemerintah segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi maupun keresahan masyarakat," kata Meitri.

Sementara, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan, ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga. Meskipun, saat ini telah dilakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengungkapkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan implementasi regulasi yang berlaku. Sekaligus, bagian dari tata kelola energi yang sehat yang dilakukan regulator.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual diputuskan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat," kata Roberth dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Oleh karenanya, Pertamina mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Pertamina akan terus berupaya menjaga pasokan dan kualitas produk di seluruh jaringan distribusi, termasuk memastikan layanan di SPBU Pertamina tetap berjalan dengan baik.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” ucap Robert.