RRI.CO.ID, Jakarta -Desa dinilai harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dianggap sebagai kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Merah Putih 2026 yang berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu (10/6). Rakernas bertema “Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional” itu dihadiri ribuan kepala desa dan pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai daerah.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menegaskan desa tidak lagi dapat diposisikan sebagai objek pembangunan. Menurutnya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” ujar Anwar.

Ia menjelaskan penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, UMKM. Serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat.

Sejumlah pejabat hadir sebagai narasumber dan peserta kehormatan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Gubernur Banten Andra Soni.

Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa, APDESI Merah Putih memandang desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Dalam rangkaian Rakernas tersebut, Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih. Pengukuhan itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan program ketahanan pangan berbasis desa.

Pada kesempatan tersebut, Johan juga menerima penghargaan simbolik berupa penyematan julukan “Bapak Desa” dari peserta Rakernas. Johan menegaskan bahwa kemajuan desa merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. “Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” kata Johan.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penguatan ekonomi desa yang diusung APDESI Merah Putih. Menurutnya, pembangunan desa harus diwujudkan melalui program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja.

“Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat meyakini masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kami mendukung berbagai program yang memperkuat produktivitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Yayasan JAM bersama APDESI Merah Putih menyiapkan program pengembangan peternakan ayam rakyat yang menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia. Dalam program tersebut, setiap desa direncanakan memperoleh bantuan pembangunan dua kandang ayam produktif.