Pemerintah Fokus Bangun Hunian Tetap dan Infrastruktur Pascabencana di Aceh

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah pusat kini memfokuskan upaya pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra pada akhir 2025. Pembangunan hunian tetap dan percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Muhamad Hidayat mengatakan penanganan bencana saat ini telah memasuki fase pemulihan permanen. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) yang bertugas mengawal percepatan pembangunan di daerah terdampak.

Menurut Hidayat, pembangunan hunian tetap tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Geologi untuk memastikan lokasi yang dipilih aman dari potensi bencana.

"Untuk pembangunan huntap itu tidak bisa sembarangan. Karena itu harus dicari lokasi yang benar-benar aman dan nyaman bagi masyarakat," katanya dalam dialog bersama RRI Pro 3 di Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.

Berdasarkan data Satgas Rehab Rekon per 24 Mei 2026, terdapat 28.910 unit hunian tetap yang direncanakan dibangun di Aceh. Dari jumlah tersebut, 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah selesai 100 persen.

Selain hunian tetap, pemerintah juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar yang terdampak bencana. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, hingga akses transportasi menjadi fokus percepatan pemulihan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama karena masih terdapat sekolah yang menggunakan tenda darurat. "Memang masih ada beberapa sekolah yang harus dipercepat pembangunannya dan itu menjadi salah satu prioritas saat ini," ujarnya.

Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Putra mengatakan pemerintah daerah juga terus menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap pematangan lahan.

Menurutnya, sebagian besar warga terdampak memilih membangun kembali rumah mereka di lahan milik sendiri. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan alternatif lokasi bagi warga yang membutuhkan.

“Banyak yang ingin tinggal di lahan sendiri karena mereka bisa memilih bebas untuk mau tinggal di mana, aksesnya mereka juga yang paham seperti apa.Hubungannya kan mereka sudah kenal, makanya banyak yang kepingin di lahan sendiri,” katanya.

Selain hunian tetap, sejumlah proyek infrastruktur di Kota Langsa juga mulai memasuki tahap pelelangan. Setelah proses tersebut selesai, pekerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2026.