Wali Kota Langsa Pulang Naik KRI Bawa Ribuan Bantuan saat Banjir Lumpuhkan Akses

RRI.CO.ID, Jakarta - Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Langsa, Aceh, pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa paling berat. Saat akses menuju kota terputus akibat banjir dan longsor, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Putra pulang menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) sambil membawa bantuan logistik untuk warga terdampak.

Jeffry mengaku menerima kabar banjir saat berada di Jakarta untuk menghadiri agenda resmi pemerintah. Sekitar pukul 03.00 WIB, ia mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan rumah mereka telah kemasukan air.

“Saya pikir ini di kota, Langsa nggak pernah banjir, saya masih nggak percaya, terus di video call, saya tengok airnya sudah selutut. Jadi saya langsung kaget, terbangun, persiapan terus untuk pulang dan jam 7 pagi saya sudah di Bandara Cengkareng,” katanya dalam dialog bersama Pro3 RRI, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia kemudian berupaya kembali ke Langsa. Namun sejumlah jalur menuju kota tersebut terputus akibat banjir dan longsor, sementara jaringan komunikasi juga lumpuh sehingga koordinasi menjadi terbatas.

Ia mengatakan lima titik akses menuju Langsa terisolasi. Opsi menggunakan helikopter pun batal dilakukan karena cuaca buruk dan kondisi siklon yang melanda kawasan tersebut.

“Ternyata 5 titik itu sudah terisolir dan jalan menuju Langsa itu nggak bisa dilalui lagi. Mulai dari Brandan, Tanjung Pura, sampai di Tamiang itu ada Longsor yang buat kita nggak bisa lewat dari Medan itu sudah terputus,” katanya.

Dalam situasi itu, Jeffry mendapat bantuan dari TNI Angkatan Laut untuk menggunakan KRI menuju Langsa melalui jalur laut. Sebelum berangkat, ia membeli sekitar 2.000 karton mi instan dan 1.000 papan telur di Medan untuk dibawa ke wilayah terdampak.

Dampak banjir sendiri dirasakan hampir di seluruh wilayah Kota Langsa. Dari total 66 gampon atau desa, hanya delapan desa yang tidak terdampak banjir.

Selain merendam permukiman warga, bencana juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Jeffry menyebut harga beras sempat melonjak hingga sekitar Rp400 ribu per 10 kilogram akibat terbatasnya pasokan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Langsa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan memperoleh bantuan beras sekitar 546 ton yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

“Beras itu saya bagikan ke seluruh warga yang terdampak maupun nggak terdampak. Karena ada yang nggak terdampak karena air, tapi kan terdampak karena nggak ada bahan pokok, di Kota Langsa semuanya kita bagi,” katanya.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Muhamad Hidayat mengatakan pemerintah pusat langsung mengerahkan berbagai sumber daya begitu bencana terjadi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat.

"Prinsip dalam penanganan bencana adalah merespons secara cepat, tepat, dan akurat. Karena itu seluruh sumber daya dikumpulkan untuk membantu masyarakat terdampak," ujar Hidayat.

Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting. Kolaborasi ini menjadi alasan mempercepat penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Kota Langsa.